Kangsure SUROTO
Follow Kangsure SUROTO on WordPress.com

Menuju Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel, Partisipatif)

img_8200Sebagai sebuah institusi penyedia layanan public di sector pendidikan, sekolah dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang ditengah situasi yang sangat dinamis. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan manajemen sekolah yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar layanan yang diberikan oleh sekolah dapat berkualitas dan berkeadilan melalui manajemen yang efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan mandat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Maksud dari MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepada sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Paradigma MBS beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan.

Seiring dengan semakin berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia, gerakan reformasi yang sudah dimulai sejak tahun 1998, pada saat ini bergeser pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan public yang berkualitas Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan  Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Selain itu, untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai fungsi, peran, dan bekerjanya badan public, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Potret Layanan Pendidikan

Namun demikian, meskipun telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Selain itu sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan.

Khusus di sector layanan pendidikan, data dari KPK tahun 2004-2011 mencatat ada 321 pengaduan. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY selama tahun 2013 juga mencatat dari 180 pengaduan masyarakat yang paling banyak adalah terkait pelayanan pendidikan. Di Jawa Tengah melalui layanan pengaduan online ‘Lapor Gub’ dalam 1 bulan terdapat 8 pengaduan terkait pelayanan pendidikan, dan masih banyak lagi data-data pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Data ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini pelayanan public bidang pendidikan masih belum steril dari pengaduan masyarakat. Pun dalam akses informasi, hasil uji akses terkait dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan YSKK dengan GEMA PENA (Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan) di 222 sekolah yang ada di 8 provinsi (Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Banten, NAD), hanya ada 13% sekolah yang bersedia membuka akses informasinya.

Menjadi sebuah fakta bahwa sampai saat ini masih belum semua sekolah dapat menjalankan tata kelola yang baik sesuai prinsip-prinsip MBS yaitu Transparan, Akuntabel dan Partisipatif tersebut. Misalnya saja terkait dengan pengelolaan program BOS yang masih terjadi persoalan di banyak daerah yang diberitakan oleh media masa maupun dari hasil penelitian YSKK dan GEMA PENA. Kabupaten Bangka misalnya belum mempertanggungjawabkan Dana BOS tahun2013 sebesar 6 M karena banyak sekolah yang belum mempertanggungjawabkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Kepala SDN 178223 Nadeak Bariba, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir diberitakan melakukan korupsi dana BOS periode Juli 2009-Desember 2010 senilai Rp 30,7 jutadan harus masuk penjara.Korupsi dana BOS di SMP Taman Budaya Kota Jambi 2009-2012 yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS,dan masih banyak lagi kasus-kasus  penyelewengan yang terjadi.

Sekolah MANTAP

img_8529Kasus-kasus tersebut tidak kemudian serta merta menjadi representasi dari wajah pengelolaan dana pendidikan di seluruh Indonesia. Masih cukup banyak sekolah-sekolah yang secara konsisten melakukan praktek-praktek baik pengelolaan dana BOS dan dana sekolah lainnya sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif. Sayangnya tidak banyak yang tertarik untuk mengangkat dan menyebarluaskan pengalaman (praktek baik) ini, sebagian besar lebih tertarik untuk mengangkat sisi negatif (kekurangan) dari praktek pengelolaan dana di sekolah.

Hal itulah yang melatarbelakangi YSKK bersama dengan tiga Dinas Pendidikan kabupaten/kota (kota Surakarta-Jawa Tengah, kabupaten Gunungkidul-DIY, kota Bandar Lampung-Lampung) dan didukung oleh USAID/ProRep menginisiasi Sekolah MANTAP. Ada 6 sekolah yang dipilih sebagai model, yaitu SDN Kleco 1, SMPN 8 Surakarta (Surakarta, Jawa Tengah), SDN Wonosari 1, SMPN 1 Wonosari 1 (Gunungkidul, DIY), SDN Rawa Laut, dan SMPN 16 Bandar Lampung (Bandar Lampung, Lampung). Tujuan utama dari insiasi tersebut adalah untuk memperkuat dan menyebarluaskan praktek-praktek baik tata kelola sekolah.

 

Sekolah “MANTAP” secara harfiah bermakna sekolah yang “tetap hati, kukuh, kuat”. Sedangkan secara bahasa sekolah “MANTAP” merupakan kepanjangan dari “Manejemen Transparan Akuntabel Partisipatif”.

Prinsip transparansi yang ingin diperkuat dalam sekolah MANTAP  mensyaratkan data dan informasi sekolah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Laporan pertanggungjawaban program dan anggaran menjadi informasi public yang bisa diakses oleh public bahkan harus disediakan secara serta merta.

Aspek akuntabilitas berarti semua yang dilakukan sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran komite sekolah harus mendapatkan ruang yang cukup sebagai mitra strategis sekolah sebagai representasi orang tua/wali murid dan stakeholder pendidikan.

Tantangan

Isu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebenarnya sudah menjadi “adigum” yang jamak dibahas diberbagai forum dan bahan perbincangan masyarakat. Tetapi implementasi di lapangan masih banyak mengalami tantangan yang luar biasa.  Pengalaman ini juga kita alami selama pendampingan Sekolah MANTAP tersebut. Tantangan paling utama yang dihadapi adalah “mengajak orang untuk berubah” yang masih sulit.  Budaya patriarkhi yang masih kuat dan pardigma pelayan masyarakat yang masih belum banyak dipahami menjadi factor penghambat perubahan di sekolah. Hal ini berdampak terhambatnya bangunan relasi dan komunikasi yang lebih baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.

Tantangan yang kedua adalah membangun kepedulian orang tua terhadap sekolah. Mayoritas orang tua menganggap bahwa bentuk kepeduliaan terhadap sekolah adalah berwujud material. Masih sangat jarang sekali orang tua yang mempertanyakan bagaimana kurikulum sekolah, rencana sekolah, capaian sekolah, pengelolaan anggaran, dll. Semestinya dengan adanya kebijakan pendidikan dasar yang biayanya ditanggung oleh negara, maka kewajiban orang tua tinggal mengawasinya.

Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan tehnologi informasi yang masih terbatas di sekolah. Selain untuk mendukung pembelajaran, tehnologi informasi sebenarnya diciptakan untuk mendukung system tata kelola organisasi agar lebih baik (transparan, akuntabel, partisipatif) serta efektif dan efisien. Sayangnya, meski sekolah dan para gurunya seudah memiliki fasilitas tehnologi informasi yang memadai tetapi belum dimanfaatkan dengan baik.

Strategi peningkatan

Sebagai sebuah upaya, maka berbagai inisiatif untuk memperkuat tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif harus terus didorong dan didukung. Dinamika sosial dan budaya yang sangat tinggi membutuhkan institusi pelayanan public yang otonom termasuk sekolah untuk terus berubah. Menurut Slamet (2005:6 dalam Setiyono, 2014) ada delapan hal yang perlu dikerjakan sekolah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pertama, sekolah perlu menyusun aturan main tentang sistem transparansi-akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya. Kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dilengkapi sistem pengawasan dengan sanksi jelas dan tegas. Ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun ajaran/anggaran. Keempat, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. Kelima, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun. Keenam, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik sebagai penerima manfaat pelayanan pendidikan. Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen baru.

Strategi di atas bertumpu pada kemampuan, niat baik, dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Sekolah perlu melibatkan stakeholders pendidkan dalam menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya transparansi-akuntabilitas sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Sehingga stakeholders sekolah sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Beberapa indikator keberhasilan transparansi dan akuntabilitas sekolah antara lain, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Iklan

Strategi Membangun Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil

img_0066Sebagai pendamping masyakat yang bergelut dalam kegiatan usaha mikro kecil, saya sering menjumpai banyak diantara UMKM yang susah untuk berkembang (jalan ditempat) meski sudah dikelola lama dan berbagai treatment dasar sudah dijalankan, misalnya terkait permodalan, manajemen usaha, dan kualitas produk. Sementara itu, kita juga menyaksikan cukup banyak usaha-usaha baru dengan modal pas-pasan dalam waktu singkat mampu berkembang dengan pesat. Lalu apa yang salah atau kurang dalam pengelolaan usaha tersebut?

Usut punya usut ternyata usaha-usaha yang cepat berkembang tersebut ternyata memiliki jaringan kerja (kemitraan) yang sangat luas. Mereka sadar betul bahwa di era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas (organisasi) yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan Jejaring Kerja (networking) untuk menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Agung Sudjatmoko (2009) menyatakan bahwa:

“Sukses atau gagalnya seseorang karena pilihan hidupnya sangat tergantung pada garis tangan dan campur tangan. Garis tangan terkait dengan nasib seseorang yang telah digariskan oleh Sang Kholik, sedangkan campur tangan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapat dukungan dari orang lain”.

Pendapat senada disampaikan Agung Sudjatmoko dalam bukunya yang berjudul Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat bahwa ”kemitraan bisnis merupakan kerjasama terpadu antara dua belah pihak atau lebih, secara serasi, sinergis, terpadu, sitematis dan memiliki tujuan untuk menyatukan potensi bisnis dalam menghasilkan keuntungan yang optimal”.

Dalam berbagai kesempatan diskusi, saya juga mendapatkan pertanyaan dan juga masukan, tentang mengapa kita perlu membangun kemitraan bisnis, bagaimana caranya, apa saja bentuk (pola) kemitraan bisnis, dan hal-hal terkait lainnya.

Apa syarat membangun kemitraan bisnis?

Paling tidak ada 5 (lima) hal yang menjadi syarat dalam membangun kemitraan bisnis, yaitu: (a). Ada dua pihak atau lebih organisasi / badan usaha. (b). Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi / badan usaha. (c). Ada kesepakatan / kesepahaman. (d). Saling percaya dan membutuhkan. (e). Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Apa tujuan membangun kemitraan bisnis?

Masing-masing pihak tentu memiliki tujuan yang beragam ketika memutuskan membangun kemitraan, dan diantara tujuan-tujuan tersebut adalah: (a). Mensinergikan program. (b). Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan (produk). (c). Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan maupun masyarakat. (d). Penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga. (e). Media sosialisasi, promosi dan publikasi. (f). Peningkatan akses (pasar, modal, dll).

Apa saja prinsip dalam yang harus dipegang dalam membangun kemitraan bisnis?

Agar kemitraan bisnis yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan bisnis, diantaranya: (a). Kesamaan visi-misi. (b). Kepercayaan (trust). (c). Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. (d). Efisiensi dan efektivitas. (e). Komunikasi timbal balik. (f). Komitmen yang kuat.

Bagaimana strategi membangun kemitraan bisnis?

Ada banyak pilihan strategi dalam membangun kemitraan bisnis, dan masing-masing pihak tentu punya cara dan gaya sendiri. Secara umum beberapa strategi tersebut, antara lain: (a). Membangun Jejaring Kerja bukan sekedar bertukar kartu nama dan berkenalan. (b). Jadilah pendengar yang baik. (c). Upayakan dalam 72 jam kita harus berusaha menjalin komunikasi dengan mereka agar mereka tidak melupakan kita begitu saja. (d). Bersikap sabar tetapi aktif dan proaktif dalam memberi. (e). Bersikap lebih cerdas dan selalu menyampaikan informasi yang akurat dan apa adanya. (f). Kesinambungan komunikasi. (g). Menjadi anggota komunitas tertentu seperti forum HIPKI, HISSPI, HIPMI, Komunitas Entrepreneur dan sebagainya untuk menambah relasi dan memperlus wawasan. (h). Peduli lingkungan. (i). Membangun citra diri sebagai wirausaha. (j). Masuk ke lingungan organisasi profesi.

Apa saja pola/model kemitraan?

Secara umum pola/model kemitraan yang bisa dibangun untuk mendukung pengembangan usaha kita, antara lain:

No

Pola Kemitraan

Lembaga/ Instansi / yg Relevan

Peran Lembaga

1 Dukungan

politik, (budget, peraturan

perundangan,

Proteksi, dll)

Legislatif (DPR/

DPRD)

Penyusunan peraturan perundangan termasuk

penganggaran di APBD/APBN

2 Pembinaan dan

pendampingan

Teknis

Pemda (Dinas/Badan Terkait) Dukungan kebijakan termasuk perijinan, pajak daerah, perlindungan hukum, bantuan anggaran, dll

Mis. Dinas Koperasi & UMKM, berupa dukungan pelaksanaan program kewirausahaan sebagai tindak lanjut pelatihan dalam bentuk permodalan dan pendampingan

3 Bapak Angkat Dunia Usaha dan

Industri

Tempat magang, Pelatihan peningkatan kualitas produk, jaringan pemasaran, dll
4 Pengelolaan

CSR

BUMN/BUMS Pelatihan, bantuan permodalan, promosi, dll
5 Konsultan

/expert

Perguruan Tinggi, LSM Jasa konsultasi, bimbingan, narasumber
6 Akses pasar Dunia usaha & Industri Promosi produk
7 Pengembangan organisasi Asosiasi profesi Peningkatan kapasitas SDM dan organisasi

 

Sedangkan secara khusus pola/model kemitraan bisnis yang bisa dilakukan adalah:
  1. Pola Inti Plasma

Yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningktan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”.

  1. Pola Subkontrak

adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

  1. Pola Dagang Umum

adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

  1. Pola Keagenan

adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

  1. Pola Waralaba

adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Pola/model lainnya dalah membangun kemitraan dengan CSR (corporate social responsibility), baik itu BUMN maupun BUMS.

kemitraan-csr kemitraan-csr-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana langkah-langkah membangun kemitraan bisnis?

Secara normatif langkah-langkah dalam membangun kemitraan adalah sebagai berikut, meskipun dalam pelaksanaannya tidak selalu berurutan dan perlu dilakukan semua, yaitu:

  1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok/organisasi
  2. Menyusun profile kelompok/organisasi
  3. Melakukan pemetaan terhadap organisasi/instansi yang potensial untuk diajak berjejaring (bermitra), misalnya:
    • Lembaga pemerintah: Dinas Pendidikan (PNFI), Disnakertrans, Dinsos, Dinas Pariwisata, dll yang terkait.
    • Lembaga keuangan Bank & Non Bank
    • LSM, CSO, Ormas yang memiliki kesamaan visi-misi
    • Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda
    • Dunia usaha dan industri (dudi)
    • Lembaga pendidikan, pelatihan & ketrampilan (PT, LPK, dll)
    • Asosiasi profesi (HIPMI, Komunitas Entrepreneur, IWAPI, dll)
  4. Menggali dan mengumpulkan informasi
  5. Menganalisis informasi
  6. Penjajagan Kerjasama
  7. Penyusunan rencana (proposal) kerjasama
  8. Membuat kesepakatan
  9. Penandatanganan akad kerjasama (MOU)
  10. Pelaksanaan kegiatan
  11. Monitoring dan evaluasi
  12. Perbaikan
  13. Perencanaan selanjutnya

Hal-hal apa saja yang harus disiapkan ketika akan melakukan kemitraan bisnis?

Beberapa hal berikut penting untuk diperhatikan agar kemitraan bisnis yang kita bangun dapat berjalan baik dan apabila terjadi resiko tidak menimbulkan masalah yang berarti, diantaranya: (a). Legitimasi  dan  Akuntabilitas  Kelembagaan, yaitu terkait legal standing (legalitas usaha), kelembagaan organisasi AD/ART, SOP, dll. (b). Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan, yakni terkait administrasi dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan. (c). Key  Sucess  Factors  lainnya, yaitu pengalaman, kapasitas  pengelola, masyarakat  yang  kondusif, dukungan pemerintah, dll. (d). Mutual  Benefit, bahwa pada  dasarnya  kerja  sama  akan  menghasilkan  benefit‐benefit  masing‐masing  lembaga  yang  bekerja  sama  sehingga  kita harus  menyampaikan  beberapa  benefit  (keuntungan)  jika  bekerja  sama.

Akuntabilitas LSM mendesak untuk dibenahi

akuntability1Akuntabilitas LSM mengandung makna bahwa hasil dari program, kegiatan, kebijakan dan sumberdaya suatu LSM haruslah dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga donor, serta masyarakat luas (publik). Penjelasan tersebut tersedia dalam bentuk informasi yang sepenuhnya terbuka dan tanpa hambatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semua badan publik termasuk didalamnya LSM/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Paling tidak ada dua cara yang bisa dilakukan OMS untuk dapat menyediakan informasi. Pertama, cara konvensional, yaitu dengan menerbitkan laporan semester atau tahunan yang berisi informasi program dan keuangan, profil organisasi dan bentuk-bentuk penerbitan lainnya. Kedua, cara alternatif, yaitu denan memanfaatkan TI (teknologi informasi) seperti website, facebook, twitter, blog dan lain-lain. Pemanfaatan TI dipandang cukup efektif, murah dan mudah sebagai pilihan media untuk penyediaan dan pemberian informasi sekaligus untuk mendapatkan informasi. TI tidak mengenal batasan waktu, wilayah dan pengguna informasi.

Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) sendiri sejak awal tahun 2012 telah mencoba mengoptimalkan TI sebagai media penyediaan, pemberiaan dan mendapatkan informasi sekaligus media kampanye. Melalui Divisi Knowledge Management, berbagai informasi, pembelajaran, dan lain-lain didokumentasikan, diolah dan disebarluaskan melalui website (www.yskk.org dan www.awasibos.org) serta media sosial facebook dengan akun Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dan Awasi Dana BOS.

Selain itu, masing-masing staf YSKK juga diwajibkan memiliki personal blog yang berfungsi untuk mendokumentasikan catatan atau pembelajaran dari setiap kegiatan lapangan yang mereka jalankan.

Pada saat ini akuntabilitas LSM di Indonesia sudah mendesak untuk dibenahi. Hal ini selaras dengan sistem demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesai. Salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara adalah menguatnya peran masyarakat sipil. Penguatan peran tersebut salah satunya ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil.

Hal ini memberi makna, bahwa bangunan sistem demokrasi Indonesia hanya dapat kuat dan memberi manfaat apabila bangunan masyarakat sipil (LSM) juga kuat. Masyarakat sipil yang kuat adalah masyarakat sipil yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Saat ini, secara umum saya menilai paraktik akuntabilitas LSM di Indonesia masih memperihatinkan, terutama akuntabilitas publiknya. Sebagian besar LSM masih menganggap bahwa pertanggungjawaban mereka hanya kepada pihak yang memberikan dana, yakni lembaga donor. Selain itu, sebagain juga menganggap bahwa pertanggungjawaban adalah persoalan administratif dan keuangan saja. LSM belum melihat pertanggungjawaban yang lebih subtansial yakni pertanggungjawaban kinerja.

LSM yang masih mempunyai cara pandang bahwa akuntabilitas hanya pertanggungjawaban ke atas harus diubah. LSM itu lahir karena adanya mandat dari masyarakat untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan oleh negara. Dengan demikian pertanggungjawaban LSM yang pertama dan utama justru kepada masyarakat (komunitas) yang telah memberikan mandat. Sementara pertanggungjawaban kepada pemerintah dan lembaga donor justru lebih berkaitan pada pertanggungjawaban administratif dan hukum karena adanya ikatan “aturan dan kesepakatan”.

Nah, persoalannya kenapa praktik akuntabilitas LSM di Indonesia masih rendah, apakah ada kesulitan dalam penerapan akuntabilitas tersebut? Dalam pandangan saya, persoalan kuntabilitas LSM lebih merupakan persoalan “integritas” para penggiat LSM. Ditilik dari aspek filosofis atau ideologis, sudah seharusnya LSM melakukan praktik akuntabilitas tanpa membutuhkan adanya aturan yang mewajibkan untuk mempraktikan akuntabilitas organisasinya. Para penggiat LSM terlalu sibuk dengan kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi sehingga lupa (sebagian sengaja lupa) untuk mengatur tata kelola organisasinya. Sebagian yang dilupakan tadi salah satu sebabnya adalah perubahan orientasi dari penggiat sosial menjadi materi. Orientasi materi inilah yang seringkali menjadi tembok penghalang terwujudnya tata kelola LSM yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Hal tersebut juga berdampak pada kondisi kelembagaan sebagian LSM yang cenderung kurang tertata karena tidak memiliki sistem manajemen organisasi dan kinerja yang kurang baik. Pembagian posisi dan peran juga mengalami kerancuan karena kurang tertata dengan baik.

Di lembaga saya, YSKK, hubungan antara board dengan pengurus/eksekutif disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Yayasan yang mencantumkan bahwa organ organisasi terdiri dari Pembina, Pengawas, Pengurus dan Pelaksana. Merujuk pada ketentuntuan Anggaran Dasar yang diadopsi sudah cukup jelas dan tegas pembagian tugas dan wewenang antara pembina, pengawas dan pengurus. Yang sering kali menimbulkan kerancuan adalah pembagian tugas dan kewenangan antara pengurus dan pelaksana.

YSKK menjadi salah satu LSM yang memilih menempatkan orang-orang yang berbeda di pembina, pengawas, pengurus dan pelaksana. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir terjadi karancauan manajemen sekaligus memastikan terjadinya check and balancing secara baik. Secara normatif, Pengurus bertanggungjawab kepada pembina, berhak secara hukum untuk mewakili kepentingan organisasi, berkewajiban menyusun rencana kerja dan anggaran (dengan melibatkan pelaksana), memberikan informasi kepada pengawas baik diminta maupun tidak, melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

Sedangkan pelaksana, bertanggungjawab kepada pengurus, membantu pengurus dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, melaksanakan rencana kerja dan anggaran organisasi.

Tantangan yang dihadapi YSKK, karena anggota pengurus tidak setiap hari dapat melakukan supervisi dan monitioring terhadap pelaksanaan kegiatan, maka seringkali terjadi ketimpangan informasi antara pengurus dan pelaksana.

Rendahnya akuntabilitas LSM Indonesia tersebut pada akhirnya akan berimbas kepada dukungan publik terhadap LSM yang juga rendah. Apabila kita perhatikan persepsi masyarakat terhadap kinerja LSM sebgaian adalah negatif. Menurut saya ini “ironi”, karena LSM itu lahir karena mandat masyarakat atau lebih tepatnya kelahiran LSM itu seharusnya dari, oleh dan untuk masyarakat. “Dari” memberi makna bahwa LSM lahir karena inistif masyarakat sendiri. “Oleh” berarti LSM itu dijalankan sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri pula. “Untuk” berarti manfaat dari kerja-kerja yang dilakukan LSM sepenuhnya untuk masyarakat sendiri.

Sayangnya, sebagian LSM justru menjelama menjadi organisasi yang cenderung elitis dan juga tertutup. Demikian pula dalam hal kerja-kerja dan penggunaan sumberdayanya. Masih lemahnya parktik akuntabilitas LSM inilah yang menyebabkan keterbatasan informasi masyarakat atas kerja-kerja LSM. Dan hal tersebut menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja LSM, dan justru sering dijumpai ada sebagain masyarakat yang memandang kerja-kerja LSM itu tidak baik.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat praktik akuntabilitas LSM di Indoneia, antara lain:

Pertama, menyebarluaskan best practices akuntabilitas yang sudah dilakukan LSM, melalui berbagai media diskusi, media alternatif maupun media mainstream. Cara mengapresiasi praktik-praktik yang baik ini penting, karena jika langsung kita tujukan kepada LSM yang belum akuntabel, tentu tidak ada satupun LSM yang mau dianggap belum akuntabel. Penyebarluasan praktik-praktik yang baik dalam menjalankan akuntabilitas LSM ini bisa saja dimulai dari kelompok terbatas (forum atau koalisi LSM). Dengan demikian kita bisa mengkur kesepakatan sekaligus memonitor perkembangannya.

Kedua, memperkuat dan memperluas aliansi/jaringan/koalisi LSM dari misi ekternal (taktis advokasi) ditambah misi internal (penguatan organisasi). Hal ini penting karena, sebagian besar aliansi/jaringan/koalisi LSM tidak banyak yang bicara tentang bagaimana memperkuat anggota secara internal. Cara ini bisa dilakukan melalui kegiatan in house training secara bersama-sama, sharing pengelolaan organisasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, secara terus menerus melakukan kampanye untuk mendorong akuntabilitas LSM melalui berbagai media. Ini ditujukan untuk membangun kesadaran para penggiat LSM dan masyarakat (publik) tentang akuntabilitas LSM.

Panduan Pembentukan Komite Sekolah

Komite sekolah

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56, Komite sekolah/madrasah dimaknai sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Merujuk dari pengertian tersebut, sangat jelas bahwa Komite Sekolah memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaran sebuah sekolah.

Sayangnya hingga saat ini masih belum banyak Komite Sekolah yang mampu berperan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena desain kelembagaan tidak secara serius diberdayakan menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan profesional. Oleh karena itu penting kiranya untuk melakukan revitalisasi kelembagaan dan peran Komite Sekolah dimulai pada saat proses pembentukan (pemilihannya). Karena disinilah titik kritis pertama sekaligus menentukan bagaimana desain sebeuah kepengurusan Komite Sekolah dibangun ke depannya.

Saat ini hampir seluruh sekolah di Indonesia sudah memiliki Komite Sekolah, karena ada persyaratan administratif yang mewajibkan ada pengesahan dari Komite Sekolah, yaitu pencairan dan pertanggungjawaban dana BOS. Maka, momentum pergantian kepengurusan Komite Sekolah menjadi saat yang paling tepat untuk menata kembali desain kelembagaan sekaligus sumber daya manusia Komite Sekolah.

 

Tulisan ini membantu para pihak yang berkepentingan terhadap Komite Sekolah dalam melakukan pergantian kepengurusan Komite Sekolah. Sumber utama dari tulisan ini mendasarkan pada 3 (tiga) regulasi utama terkait Komite Sekolah, yaitu:

  • UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  • Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

 

Kenapa harus ada Komite Sekolah?

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut.

  • Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  • Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  • Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Apa peran dan fungsi Komite Sekolah?

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut.

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  5. kebijakan dan program pendidikan;
  6. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  7. kriteria kinerja satuan pendidikan;
  8. kriteria tenaga kependidikan;
  9. kriteria fasilitas pendidikan; dan
  10. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  11. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
  12. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  13. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

  • Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Berapa dan Siapa saja yang bisa menjadi anggota Komite Sekolah?

Keanggotan Komite Sekolah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2010, pasal 197, diatur sebagai berikut:

  1. Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
    • Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen). Catatan: orang tua/wali peserta didik yang dimaksud adalah yang anaknya masih aktif bersekolah di sekolah yang bersangkutan.
    • Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen). Catatan: tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh formal dan informal yang ada dilingkungan sekolah, diantaranya: tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat (RT, RW, Lurah, Camat, dan pihak terkait lainnya) serta alumni.
    • Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Catatan: pakar pendidikan yang dimaksud adalah tokoh/pegiat yang memiliki keahlian dan kepedulian terhadap pendidikan. Unsur ini bisa berasal dari perguruan tinggi, organisasi profesi tenaga kependidikan, LSM, dunia usaha/industri.
  2. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Bagaimana prinsip pembentukan Komite Sekolah?

Sebagai bagian dari pilar demokrasi sekolah, maka pembentukan Komite Sekolah harus memenuhi prinsip:

  • Transparan, bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.
  • Akuntabel, bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan.
  • Demokratis, bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

 

Bagaimana mekanisme pembentukan Komite Sekolah?

  • Pembentukan Panitia
    • Orang tua/wali peserta didik atau diwakili paguyuban orang tua bersama Komite Sekolah yang sudah ada dan Kepala Sekolah melakukan pertemuan dengan agenda: (a). laporan pertanggungjawaban kepengurusan Komite Sekolah yang berjalan. (b). pembentukan panitia persiapan. (c). penyusunan tahapan (jadwal) kegiatan dan anggaran pembentukan komite sekolah. (d). merumuskan draf kriteria Komite Sekolah
    • Panitia berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari unsur: guru, pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh/pegiat pendidikan, dunia usaha/industri), orang tua/wali peserta didik).
    • Panitia dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah/Madrasah terbentuk Komite Sekolah.
  • Tahapan pembentukan Komite Sekolah
    • Panitia mengadakan forum sosialisasi kepada orang tua/wali murid, paguyuban orang tua, komite sekolah yang sudah ada, dewan guru, dengan agenda: (a). Penjelasan tentang Komite Sekolah dan rencana pembentukan Komite Sekolah baru; (b). Mendiskusikan draft dan menyepakati kriteria Komite Sekolah
    • Panitia melakukan proses penjaringan bakal calon Komite Sekolah, dengan cara: (a) Setiap kelas mengusulkan 3 (tiga) nama bakal calon, yang terdiri dari 2 (dua) nama berasal dari orang tua/wali peserta didik dan 1 (satu) nama berasal dari unsur tokoh masyarakat dan/atau pakar pendidikan. (b). Pengiriman nama bakal calon kepada panitia harus disertai dengan profile (biodata) dari masing-masing bakal calon.
    • Panitia melakukan rapat untuk menyeleksi nama bakal calon Komite Sekolah berdasarkan usulan yang masuk dengan mendasarkan pada kriteria yang telah disepakati sebelumnya.
    • Panitia mengumumkan nama sekaligus profil calon anggota komite sekolah yang lolos seleksi melalui berbagai cara: ditempel di papan pengumuman sekolah, diposting di media sosial (WA group, facebook, website).
    • Panitia menyelenggarakan pemilihan pengurus Komite Sekolah, dengan cara:

Skenario #1 – Musyawarah Mufakat

(a). Panitia mengundang 3 (tiga) orang pengurus pagayuban orang tua dari masing-masing kelas (diluar yang menjadi calon Komite Sekolah), dan Komite Sekolah yang sudah ada, Kepala Sekolah dan perwakilan guru sebagai peserta peninjau.

(b). Panitia memfasilitasi pertemuan untuk mensepakati siapa saja yang masuk dalam kepengurusan Komite Sekolah dan formasi kepengurusannya.

(c). Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka proses bisa dilanjutkan dengan cara pemungutan suara (voting).

Skenario #2 – Pemungutan Suara (voting)

(a). Panitia mengundang 3 (tiga) orang pengurus pagayuban orang tua dari masing-masing kelas (diluar yang menjadi calon Komite Sekolah), dan Komite Sekolah yang sudah ada, Kepala Sekolah dan perwakilan guru sebagai peserta peninjau.

(b). Panitia memfasilitasi proses pemungutan suara (voting) dengan cara terbuka atau tertutup.

    • Panitia membuat berita acara hasil musyawarah atau pemungutan suara tentang nama dan susunan kepengurusan Komite Sekolah yang ditandatangani oleh ketua panitia, perwakilan peserta, dan perwakilan sekolah.
    • Panitia menyampaikan berita acara hasil musyawarah atau pemungutan suara Komite Sekolah kepada kepala sekolah untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan (SK) penetapannya.
    • Panitia menyelenggarakan serah terima jabatan kepengurusan Komite Sekolah, dengan agenda: (a). upacara serah terima jabatan. (b). penetapan dan pelantikan kepengurusan Komite Sekolah. (c). laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia pembentukan Komite Sekolah.

Demokasi versus Kesejahteraan

cd 4Ada pertanyaan menarik ketika saya berdiskusi dengan para aktivis (kader) muda PKK di kabupaten Gunungkidul beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya begini “Apakah kalau kita sudah bisa berdemokrasi dengan baik, kehidupan dan kesejahteraan kita juga akan baik mas?”. Pertanyaan itu muncul diawal diskusi/sarasehan yang memang pada saat itu membahas tentang “Membangun Demokrasi Sehat dari Desa”. Sarasehan tersebut dihelat bertepatan dengan momentum hajatan politik lokal yaitu pemilihan kepala desa (Pilkades) di salah satu desa di kabupaten Gunungkidul.

Mendapat pertanyaan tersebut saya agak terkejut, karena pertanyaan yang begitu sederhana dan jujur keluar dari perempuan desa sungguh memiliki makna yang sangat besar. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya justru mempertegas dan menambah pertanyaan lain sekaligus saya lempar ke semua yang hadir pada forum diskusi tersebut untuk ikut mencari jawabnya. Pertanyaan tersebut antara lain:

  • Apakah demokrasi memang menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat?
  • Ataukah sebaliknya justru kesejahteraanlah yang membuat demokrasi mampu berjalan dengan baik?
  • Apakah gambaran hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia mempunyai korelasi/hubungan positif yang cukup besar?
  • Apakah ada dalam kenyataannya diluar Indonesia , bahwa negara-negara yang pada prakteknya tidak demokratis secara politis, namun rakyatnya hidup dalam kesejahteraan?

Sejenak ruang diskusi menjadi hening dari keriuhan peserta yang sebagian besar adalah perempuan dan sebagian kecil para bakal calon (kandidat) kepala desa dan tim suksesnya. Tiba-tiba ada satu, dua, tiga, empat peserta yang angkat tangan dan menyampaikan pandangannya. “Begini mas, bagi kita masyarakat desa yang terpenting adalah bisa hidup tentram, bisa makan, bisa menyekolahkan anak, bisa beroba dan lain sebagainya. Soal demokrasi atau apalah itu gak penting”. Peserta lainpun menimpali, “Dulu mas jamannya pak Harto dan pak Karno katanya nggak demokratis, sekarang katanya jamannya demokrasi, tapi toh hidup kita juga gak banyak berubah, gimana ini mas?”.

“Wah semakin dalam nih pertanyaan dan juga pandangan ibu-ibu” kataku dalam hati. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut saya harus lebih hati-hati dan komprehensif namun dengan bahasa yang sederhana dan singkat karena keterbatasan waktu. Saya memulai dengan mengajak peserta untuk mengingat kembali makna kata “Demokrasi”.  Secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai: Pemerintahan Dari Rakyat, Pemerintahan Oleh Rakyat, Pemerintahan Untuk Rakyat.

IMG_1309Untuk melengkapi itu, saya juga mengutip pandangan salah satu akademisi termuka yaitu Amartya Sen, penerima penghargaan Nobel tahun 1998 di bidang ekonomi. Dalam Democracy as a Universal Value (1999), Sen mengupas tentang konsep nilai-nilai demokrasi yang secara ideal bisa diterapkan oleh bangsa manapun di muka bumi ini. Konsep ini juga bisa dijumpai di bangsa manapun yang telah mempunyai tradisi demokrasi. Konsep ini mencakup tiga pandangan utama, yaitu intrinsic importance in human life, instrumental role in generating political incentives, dan constructive function in the formulation of values.

Pandangan pertama, pentingnya hakikat kehidupan manusia (intrinsic importance in human life). Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa melalui demokrasi, warga negara dapat menjalankan partisipasi politik dan mempunyai kebebasan politik dalam statusnya sebagai kehidupan kemanusiaan seutuhnya. Status sebagai kehidupan kemanusiaan (human life) yang bebas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diakui secara universal oleh setiap bangsa dan ajaran agama apapun di dunia.

Pandangan kedua, peran pembantu dalam menggerakkan dorongan politik (instrumental role in generating political incentives). Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa melalui demokrasi, pemerintah akan selalu bertanggung-jawab dan terbuka dalam menjalankan kewajiban pemerintahannya. Kewajiban pemerintahan adalah peran yang muncul sebagai akibat adanya status kehidupan kemanusiaan yang bebas. Pemerintah berkewajiban menjamin status ini dan melindunginya dari ancaman penindasan terhadap kehidupan kemanusiaan. Ancaman terhadap demokrasi adalah ancaman terhadap kelangsungan kehidupan kemanusiaan.

Pandangan ketiga, fungsi pembangun dalam pembentukan nilai-nilai (constructive function in the formulation of values). Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa melalui demokrasi, setiap bangsa dapat membentuk nilai-nilai dan membangun kesepahaman (understanding) tentang kebutuhan (needs), hak (rights), dan kewajiban (duties). Kesepahaman ini perlu dibangun oleh suatu bangsa, jika suatu bangsa ingin mewujudkan demokrasi di negara mereka.

Demokrasi sebagai nilai universal menurut Sen adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihannya sendiri. Pilihan manusia adalah sangat beragam. Keberagaman ini adalah universalitas itu sendiri. Karena secara universal manusia mempunyai kebutuhan (needs) yang tidak selalu sama (atau beragam). Agar kebebasan ini tidak melampaui batas, maka kebebasan ini dibatasi oleh adanya hak dan kewajiban yang berlaku merata bagi setiap manusia (atau warga negara).

Dan untuk bangsa Indonesia sendiri telah menegaskan pandangan dan pilihannya melalui “Demokrasi Pancasila” dengan 10 pilarnya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha esa, Hak asasi manusia, Kedaulatan rakyat, Kecerdasan rakyat, Pembagian kekuasaan (delegation of power), Otonomi daerah, Supremasi hukum (rule of law), Peradilan yang bebas, Kesejahteraan rakyat, Keadilan sosial.

Kembali pada pertanyaan awal tadi. Kita semua bisa menyaksikan bagaiman masyarakat India, Singapura, China, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dll berkecukupan secara ekonomi walaupun secara politis kebebasan bicara dan berekspresi sangat dibatasi oleh pemerintahnya masing-masing. Dari sini muncul pertanyaan, lantas apa yang mendorong lahirnya kesejahteraan di negara-negara tersebut?” . Kesamaan dari ketiganya terletak pada tingkat pendidikan yang tinggi dan merata.

Bagaimana dengan Indonesia? Kenyataan di Indonesia saat ini, membuktikan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Orde reformasi yang sudah membawa Indonesia dari rezim otoriter ke rezim demokratis sekitar 15 tahun yang lalu belum bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Situasi sosial, politik dan ekonomi yang tidak stabil justru membuat sebagian masyarakat menjadi “frustasi” dan rindu masa-masa sebelumnya.

Mengapa demikian? Pasalnya untuk mencapai mimpi kesejehtaraan yang merata di segala lapisan masyarakat, dibutuhkan sebuah proses pembaharuan yang panjang. Sementara demokrasi sendiri bukan merupakan jaminan yang nyata untuk mendatangkan kesejahteran, karena sintesanya bukan bersifat sebab akibat melainkan kondisional.

Ada beberapa hal yang berhasil saya kumpulkan terkait dengan penerapan pilar Demokrasi Pancasila di Indonesia, yaitu:

  • Minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat di tengah kebebasan Demokrasi.
  • Kurang (idak) berjalan baik fungsi partai politik.
  • Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dan lemahnya hukum Indonesia

 Lalu bagaimana?

  • Pada intinya demokrasi dan kesejahteraan dapat saling mendukung apabila diterapkan secara tepat dan sambil memperhatikan faktor-faktor lain.
  • Namun untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yang meluas di masyarakat, negara harus mampu menemukan formula katalisator yang tepat untuk menghasilkan sintesa demokrasi dan kesejahteraan yang sejalan. Dalam hal ini peningkatan taraf PENDIDIKAN merupakan salah satu cara paling efektif untuk membangun masyarakat demoktratis dan sejahtera di Indonesia.
  • Pendidikan memang bukan satu-satunya jawaban permasalahan, namun setidaknya ia mampu perlahan-lahan menggugah kesadaran masyarakat untuk mampu mengawinkan abstrak demokrasi dan realitas kesejahteraan dalam satu iringan.
  • Secara ringkas dapat disimpulkan, mitos masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan hanya akan tercapai bila hal itu diiringi dengan peningkatan tingkat pendidikan yang koheren dan merata.

Mendesak untuk Revitalisasi Komite Sekolah

1394404_503502666430999_115621951_nPendidikan memiliki peran yang sangat mendasar dan strategis bagi pembangunan dan keberlangsungan sebuah bangsa. Pada era saat ini dan kedepan, hanya bangsa yang memiliki sumber daya manusia terdidik dan terlatih yang akan menguasai persaingan ekonomi, politik, social, budaya dan pertahanan keamanan yang kian bebas. Bangsa Indonesia telah menyadari hal ini dan menempatkan sector pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003).

Namun sampai dengan saat ini impian akan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia masih jauh dari kenyataan. Pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan besar, yaitu mulai dari mutu, relevansi, kualitas guru, akses, infrastruktur, tatakelola, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian Education Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar. (UNESCO : 2012).

Penilaian tersebut diperkuat dengan data dari Kemendikbud tahun 2010 yang menyebutkan bahwa di Indonesia masih terdapat lebih dari 1,8 juta anak tiap tahunyang  tidak dapat melanjutkan pendidikan, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu ekonomi, kerja usia dini untuk mendukung keluarga dan pernikahan di usia dini.

Partisipasi masyarakat pada hakikatnya sangat penting artinya bagi sebuah program seperti pendidikan sejak dari penentuan kebijakan. Karena apapun yang dihasilkan tidak dengan melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh prosesnya akan mengakibatkan kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada diri mereka untuk turut mengawal, merawat dan menjaga keberlangsungannya. Peran serta masyarakat menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam program  pendidikan serta lahirnya sebuah tawaran manajemen berbasis sekolah (SBM) yang memberi otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat . Pada Bab III pasal 8 dinyatakan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. Ini menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.

Penegasan lainnya dalam pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tentang peran serta masayarakat menyebutkan bahwa: “Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. 

Sebagai bentuk implementasi dari amanah UU No. 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah mengeluarkan “Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”. Dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa Komite Sekolah memiliki 4 peran utama, yaitu:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana praktek/implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 dan Kepmendiknas No. 044/U/2002 tersebut?

Saat ini hampir setiap institusi pendidikan (sekolah) sudah memiliki komite. Sesuai dengan penjelasan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, komite sekolah pada dasarnya adalah organisasi perkumpulan wali murid yang berfungsi memberikan perumusan dan pengawasan atas kebijakan sekolah. Komite sekolah memiliki pengurus tersendiri dan merepresentasikan wali murid. Pandangan umum yang berkembang di masyarakat justru berlaku sebaliknya, komite sekolah dianggap hanya pemberi “stempel” atas kebijakan kepala sekolah terkait pembiayaan yang bersumber dari wali murid. Ada 6 (enam) hal mendasar yang menjadi persoalan terkait keberadaan komite sekolah sampai dengan saat ini:

  1.  Sebagian besar proses pembentukan dan atau pemilihan pengurus komite sekolah belum demokratis, transparan dan akuntabel. Yang terjadi adalah model penunjukan langsung oleh kepala sekolah atau paling-paling model pemilihan formatur. Jadi proses pembentukannya sebagian hanya untuk sekedar memenuhi aturan dalam penerimaan subsidi dari pemerintah.
  2. Pemahaman penyelenggara pendidikan dan masyarakat yang masih rendah tentang kedudukan, peran, dan fungsi komite sekolah. Komite sekolah masih dipandang sebagai penjelmaan dari BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) atau POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), dengan peran dan fungsi yang sama saja.
  3. Kapasitas sumber daya manusia komite sekolah yang masih rendah, terlebih di daerah pinggiran dan pedesaan. Mereka tidak mampu menyusun agenda kerja, ketentuan dan mekanisme organisasi, dll. Hal ini berakibat pada tidak jelasanya orientasi kerja komite sekolah dan mudahnya mereka  di kendalikan oleh guru dan kepala sekolah.Fakta ini diperkuat dengan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, sampai dengan tahun 2009 hanya 50 %  dewan pendidikan dan komite sekolah yang berfungsi dengan baik.
  4. Perihal komposisi komite sekolah. Mulai dari ketua dan jajaran pengurus di bawahnya. Idealnya komite sekolah diketuai oleh wali murid yang anaknya masih aktif bersekolah, begitu juga dengan personil pengurus lainnya. Namun fakta di lapangan kerap menunjukkan kenyataan berbeda. Ketua komite dijabat oleh individu yang anaknya sudah tidak aktif lagi bersekolah. Akan tetapi karena terus-terusan bisa diajak berkompromi untuk melakukan kebijakan yang menguntungkan sekolah, maka yang bersangkutan tetap dipertahankan. Selain itu, dari 9 orang anggota komite sekolah, sebagian besar (75%) diisi oleh perwakilan sekolah dan orang tua/wali yang berlatarbelakang pendidik, hal ini berdampak pada “tumpulnya” fungsi control komite sekolah. Komposisi gender pun hampir tidak pernah menjadi perhatian dalam penyusunan kepengurusan komite sekolah, perkiraan YSKK 80-90% kepengurusan diisi oleh laki-laki, akibatnya suara-suara perempuan kurang mendapatkan perhatian yang cukup.
  5. Terkait dengan masa kerja pengurus komite sekolah, sampai sejauh ini hampir sebagian besar komite sekolah tidak memiliki batas/periode kepengurusan. Seperti yang dikemukakan di atas, komite yang sudah ada akan terus dipertahankan oleh pihak sekolah selama masih bisa sejalan dengan kebijakan kepala sekolah.
  6. Berkaitan dengan mekanisme kerja pengurus dan anggota. Sampai saat ini mekanisme kerja komite sekolah tidak tetap dan teratur. Yang lazim dilakukan adalah komite melakukan pertemuan dengan semua wali murid dan sekolah satu kali dalam satu semester. Bahkan ada yang satu kali dalam satu tahun. Biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru dan terkait dengan kenaikan iuran. Mulai dari iuran pembangunan, SPP, dan beragam istilah iuran lainnya. Isi pertemuan pun bukan untuk merumuskan besaran iuran yang sesuai dengan keadaan ekonomi wali murid, akan tetapi berupa sosialisasi kebijakan (kenaikan iuran) kepada wali murid setelah terlebih dahulu pengurus komite dan sekolah melakukan transaksi perumusan dan pengesahan atas kebijakan tersebut.

Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah pada tahun 2009, bahwa 50 %  Dewan Pendidikan dan Komite sekolah belum berfungsi dengan baik.

Komite sekolah dan dewan pendidikan seharusnya menjadi actor yang sangat strategis sekaligus garda terdepan dalam menjamin kualitas peran serta masyarakat. Sebagai representasi orang tua/wali murid dan masyarakat, komite sekolah dituntut mampu menjadi “wakil” mereka dalam menyuarakan (memperjuangkan) kepentingan mereka. Namun, kondisi ideal tersebut ternyata masih jauh dari harapan kita semua, sebagian besar komite sekolah/dewan pendidikan justru menjadi bagian dari sekolah (menjadi alat sekolah). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan ditengah derasnya harapan masyarakat dan juga dukungan anggaran APBN yang besar melalui berbagai program pendidikan, namun kekuatan control belum berjalan optimal.

Guna melanjutkan upaya membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, mendasarkan pada berbagai fakta tersebut maka revitalisasi komite sekolah menjadi sebuah keniscayaan. Terbangunnya komite sekolah yang kuat/berdaya, mandiri dan aspiratif pada dasarnya adalah memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan di sekolah. Kondisi ini akan mendorong terbangunnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan (sekolah) yang transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga akan semakin mendekatkan pada tujuan besar pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia.

Semangat itu (terus) Membara

IMG_5740Hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa, bertemu, berbagi rasa dan membangun asa dengan para perempuan hebat pejuang ekonomi kerakyatan. Ada 26 perempuan yang hari ini berkumpul, mereka semua berasal dari pengurus, pengawas, pengelola dan kader 3 koperasi perempuan yang ada di kabupaten Gunungkidul, yaitu Koperasi Karya Perempuan Mandiri, Koperasi Mitra Usaha Perempuan dan Koperasi Sekar Arum. Kegiatan hari ini oleh kawan pengelola program Ekonomi Kerakyatan di YSKK (www.yskk.org) dikemas dalam bentuk “Refleksi dan Konsolidasi Koperasi Perempuan – Menuju Koperasi yang Kuat dan Mermartabat”.

Pagi sebelum kita memulai obrolan, kita mensepakati hal penting, yaitu kita sepakat untuk saling berbagi dan mengkonsolidasi “energi positif” saja. Kenapa ini kita anggap penting, karena seringkali dalam setiap pertemuan atau diskusi apapun kita selalui memulai dan lebih banyak berbicara “persoalan, kegagalan dan lain sebagainya” ketimbang “pencapaian, keberhasilan, kebanggaan, dan lain sebagainya”.  Secara tidak sadar ternyata hal tersebut telah mengkonstruksi alam pikiran kita sehingga dominasi pikiran negative terhadap suatu hal menjadi pertama keluar. Dan inilah yang akhirnya memunculkan sikap saling curiga, ketidakpercayaan, pesimistis, kurang percaya diri dan seterusnya.

Sebagai pihak yang didaulat untuk memandu proses diskusi, saya mencoba membawa alur diskusi ini untuk selalu menghadirkan energy positif dalam prosesnya. Pencerahan yang pernah diberikan kepada saya oleh kawan-kawan senior, mas Bukik, bu Yoen, mas Danar dan mas Trias tentang Apreciative Inquriy menjadi rujukan saya dalam membawa proses ini. Sebagai langkah awal atau saya menganggapnya sebagai titik kritis awal dalam “menghadirkan” energy positif yaitu pada saat perkenalan. Selain soal identitas pribadi hal yang penting untuk mereka bagikan kepada peserta lain adalah tentang hal yang paling membanggakan/menyenangkan mereka dalam waktu 1 minggu terakhir.

Upaya untuk menghadirkan energy positif yang lebih besar lagi dilanjut dengan meminta masing-masing peserta dan selanjutnya dirangkum menjadi satu oleh masing-masing koperasi untuk berbagai mengenai  keberhasilan/pencapaian paling membanggakan Koperasi selama tahun 2013 diserta dengan penjelasan factor/kondisi yang mempengaruhinya. “Susah mas, kalau kita disuruh menyampaikan masalah pasti akan banyak yang kita sampaikan” ujar salah satu peserta. Meski proses ini dirasa oleh peserta diskusi agak sulit karena kebiasaan mereka adalah mengidentifikasi masalah atau kegagalan, toh akhirnya mereka juga mampu menemukan banyak hal positif.

Temuan kekuatan inilah yang menjadi modal mereka untuk merancang masa depan koperasi yang akan mereka wujudkan dalam 3 tahun yang akan datang. Mimpi mereka tentang masa depan koperasi diilustrasikan dalam wujud gambar. Kenapa gambar? Dalam AI (Apreciative Inquiry) percaya bahwa gambar akan memberikan pengaruh (sugesti) kepada kita untuk segara mewujudkan/memilikinya sehingga meningkatkan energi atau semangat kita untuk berusaha. Banyak peserta yang protes memang tetapi ini adalah bagian dari proses penting yang harus dilewati. “Mas mas, inikan pekerjaannya anak-anak TK bukan orang tua seperti kita” seloroh mereka.

IMG_5789Papan impian masa depan koperasi 3 tahun yang akan datang sudang terpampang didepan mereka semua dengan berbagi atribut gambar yang meski sederhana tetapi sarat dengan makna. Sampai disini saya semakin merasakan aura energy semakin membesar di ruangan ini dan mulai merasuk ke dalam diri masing-masing peserta. Pancaran mata dan ekspresi verbal mereka sulit untuk saya tidak mengatakan bahwa mereka sedang “bergairah” (bersemangat, red) untuk menatap masa depan koperasi yang semakin baik. Mereka seolah tidak bersabar lagi untuk segera melanjutkan proses menyusun rencana, menetapkan dan pada akhirnya memastikan bagaimana rencana yang sudah mereka susun dapat terimplementasi dengan baik.

Energi positif harus dihadirkan kembali, catatan tentang keberhasilan/pencapaian yang membanggakan selama tahun 2013 menjadi modal sangat berharga bagi koperasi untuk melangkah mewujudkan mimpi masa depan mereka. Cerita tentang “Katak Tuli” yang saya selipkan diantara proses diskusi semakin membakar semangat mereka.

IMG_5819Terlalu singkat memang pertemuan sehari ini, tapi pengalaman yang saya dapat sungguh laur biasa. Terimakasih para perempuan hebat pejuang ekonomi kerakyatan di 3 koperasi (KPM, MUP dan SA). Teruslah berbagi energy positif, dimanapun dan kepada siapapun. Bangsa kita butuh perempuan-perempuan hebat dan bersemangat seperti kalian meskipun ditengah keterbatasan ekonomi dan alam. Dan, saya pasti merindukan kesempatan seperti ini lagi.